Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menilai wisata Goa Akbar, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, kurang inovatif. Hal inilah yang berdampak pada penurunan pengunjung setiap tahun.
Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menaikkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) 2016. Hal demikian mendapat apresiasi dari sebagian besar kelompok masyarakat, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Bupati Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016. Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Senin (1/8/2016) tersebut, dihadiri oleh seluruh fraksi dan juga instansi jajaran pemerintahan Kabupaten Tuban. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi, dan dilanjut oleh dalam penyampaian oleh Bupati Tuban Fathul Huda.
Tak puas atas aksi yang dilakukan di Gedung utama PT.Semen Indonesia (SI) yang berada di Desa Sumber Arum Kecamatan Kerek, Forum Masyarakat Gaji (FMG) melanjutkan aksinya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban melakukan kunjungan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), guna membahas jelang berakhirnya kontrak Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban pada tahun 2018 mendatang.
Keberadaan perusahaan berskala nasional, seperti Joint Operation Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban membawa perubahan lingkungan.
Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Pak Halim menghadiri haflah Akhirussanah Yayasan Sunnatunnur, Senori, Tuban, Jawa Timur, Minggu, (17/7/2016)
2.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengisyaratkan akan melakukan perbaikan infrastruktur di sisa akhir tahun 2016. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein setelah menyampaikan nota penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi, belum mengetahui secara jelas Peraturan Daerah (Perda) mana saja yang telah dibatalkan oleh Kementerian dalam negeri (Kemendagri). Pasalnya, pembatalan perda tersebut belum ada surat resmi dari kementerian.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (13/7/2016). Dalam rapat paripurna tersebut juga membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016.
