blokTuban.com - Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mewanti-wanti seluruh lembaga penyiaran di Jatim untuk tidak sekadar ikut euforia, tapi benar-benar menguatkan siaran bertema nasionalisme.
Tak hanya menyalurkan beras SPHP dengan harga terjangkau kepada masyarakat untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, beberapa kegiatan lain juga lakukan Polres Tuban. Salah satunya yang terlihat pada kamis (14/08/2025) sore.
Langkah berbeda soal pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Mengingat kenaikan PBB di Pati memicu reaksi publik dan bahkan menjadi pemicu unjuk rasa dan demonstrasi panas di media sosial.
– DPRD Kabupaten Tuban melalui Komisi II bakal menggelar kembali pertemuan untuk mencari solusi konflik yang terjadi Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban.
Sebagai rangkaian peringatan ke-80 Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Polri berupaya ikut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Polres Tuban menyalurkan beras murah kepada masyarakat, mulai Satu (9/8/2025). Kegiatan ini akan dilanjutkan di Polsek-Polsek jajaran.
Kabupaten Tuban tahun ini berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) peringkat Nindyadari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., bersama Wabup Tuban, Drs. Joko Sarwono meluncurkan aplikasi Si ADAM (Sistem Aplikasi Pendamping Disabilitas Mental), Kamis (07/08) di Pendapa Kridha Manunggal Tuban. Peluncuran aplikasi ini diikuti perwakilan DPRD Kabupaten Tuban, Kepala Dinsos P3A PMD, dan dihadiri pilar Sosial Kabupaten Tuban.
Untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis, Polres Tuban berkomitmen menghadirkan fasilitas pelayanan gizi terpadu melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Polres Tuban melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak bersama santri.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong peran aktif lembaga penyiaran dalam upaya mencegah disinformasi publik. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/8/2025) kemarin.
