Reporter: Dhahrul Mustaqim
blokTuban.com - Tekanan terhadap anggaran pemerintah desa mendorong kepala desa se-Kabupaten Tuban melakukan renegosiasi tarif layanan internet dengan PT PLN Icon Plus. Hasilnya, desa mendapat pilihan skema baru yang mulai berlaku bulan depan, dengan biaya layanan turun dari Rp2,5 juta menjadi Rp2,37 juta per bulan.
Bahkan, desa yang memilih menghentikan layanan Internet Broadband Corporate untuk jaringan publik dan mempertahankan jaringan privat untuk kebutuhan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat menekan biaya menjadi sekitar Rp1,223 juta per bulan.
Poin penting:
- Tarif internet desa Rp2,5 juta/bulan turun menjadi Rp2,37 juta.
- Opsi jaringan privat Siskeudes ditekan menjadi Rp1,223 juta/bulan.
- Tarif baru mulai berlaku bulan depan setelah penandatanganan Surat Berlangganan.
- Renegosiasi dilakukan karena kepala desa menghadapi penurunan anggaran desa.
- DPRD meminta kualitas jaringan dan respons penanganan gangguan tetap terjaga.
Kesepakatan tersebut difasilitasi melalui Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tuban yang berlangsung tiga hari, Rabu–Jumat (23–25 September 2026), di Ruang Rapat Komisi II DPRD Tuban.
Penandatanganan Surat Berlangganan dilakukan secara bertahap. Pada hari pertama, kepala desa dari tujuh kecamatan yakni Bangilan, Senori, Jatirogo, Kenduruan, Bancar, Tambakboyo, dan Singgahan mulai menandatangani kesepakatan.
Pertemuan tersebut melibatkan Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban secara bertahap.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni mengatakan, renegosiasi dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan kepala desa terkait kemampuan anggaran desa yang semakin terbatas.
"Kami menjembatani teman-teman dari seluruh kepala desa yang hari ini kami undang ke kantor dewan untuk melakukan renegosiasi terkait jaringan internet tertutup (Metronet) dan jaringan terbuka," ujar Fahmi.
Menurutnya, efisiensi biaya diperlukan agar layanan digital pemerintahan desa tetap berjalan tanpa semakin membebani APBDes.
"Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet. Harapan kami, pemerintah desa tidak terbebani," katanya.
Namun, Fahmi menegaskan efisiensi biaya tidak boleh diikuti penurunan kualitas pelayanan.
"Kami juga meminta ICON+ untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak ada lagi keluhan jaringan lemot," tegasnya.
Di sisi lain, jaringan tertutup atau Metronet untuk kebutuhan Siskeudes tetap dipertahankan. Fahmi menyebut layanan tersebut berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Kerja sama jaringan tertutup (Metronet) dengan ICON+ ini tidak bisa langsung dihentikan begitu saja karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama untuk operasional Siskeudes Link," jelasnya.
Ketua Papdesi Kabupaten Tuban, Mbah Tomo, menyebut skema baru tersebut memberi ruang bagi desa untuk menyesuaikan layanan dengan kemampuan anggaran masing-masing.
"Hari ini sudah penandatanganan Surat Berlangganan, insyaallah bulan depan sudah tidak membayar tarif lama lagi. Opsi efisiensi Rp1,2 jutaan untuk jaringan privat untuk Siskeudes ini sangat membantu, sedangkan untuk internet publik diserahkan kepada kemampuan desa masing-masing," ungkapnya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, memastikan penyesuaian tarif tersebut tidak mengurangi kualitas jaringan fiber optik maupun keamanan data Siskeudes.
"PLN Icon Plus juga menjamin kecepatan tim teknis di lapangan dalam menangani setiap aduan gangguan sinyal dari pemerintah desa," ujarnya.
Arif mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Komisi II DPRD Tuban, atas proses evaluasi dan renegosiasi tersebut.
"Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan akses digital bagi masyarakat Kabupaten Tuban," pungkasnya.
