Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memperbaiki layanan kesehatan. Bidang ini, merupakan salah satu hal yang paling disoroti wakil rakyat, dan direkomendasikan di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2015.
Luas lahan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tuban tidak hanya berada di Kabupaten Tuban, namun juga ada di dua kabupaten lainnya, seperti ada di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Hal tersebut disampaikan oleh Kaur Humas KPH Tuban.
Tiga siswa yang merupakan tersangka penganiayaan yang dilakukan kepada temannya satu sekolah hingga tewas, kini harus menjalani Ujian Nasional (UN) di Lapas Tuban, sebab ketiganya tersebut sudah kelas 3 di sekolah menengah jenjang akhir. Ketiga siswa tersebut berinisial FT, NBA, AMS, yang masih merupakan satu sekolah yang berada di Kecamatan Singgahan.
Bibit buah klengkeng menjadi salah satu jenis tanaman buah yang diminati oleh banyak kalangan. Seperti halnya yang terjadi saat musim seperti ini, di Agro Raya yang berada di Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.
Perbaikan jalan poros Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko diprediksi bakal dikerjakan pada akhir April mendatang. Lantaran perbaikan jalan masih dalam tahap pengusulan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Nelayan yang telah disepakati oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat sambutan baik dari institusi di bawahnya.
Peristiwa amblesnya jalan poros desa yang berlokasi di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, diklaim sebagai wewenang dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tuban. Kendati demikian, untuk perbaikan jalan tersebut tidak bisa dilakukan dengan seketika.
Lahan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tuban memang sangat luas sekali, dari hasil hitung yang dilakukan, bahwa lahan KPH tersebut memiliki lahan seluas 28.602,5 hektar (Ha) dari seluruh Bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) yang ada.
Nasib kontrak Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) tak jelas. Meskipun masa kontrak sudah habis pada 31 Maret 2016 kemarin, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kontrak untuk proses pendampingan kedepan.
Kalangan pelaku bisnis perhotelan mengeluhkan perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kurang terhadap pariwisata. Akibatnya wisatawan lokal asal Tuban lebih melirik wisata luar kota.
