Tiga Partai Belum Cairkan Dana Banpol
Tiga Partai politik di Kabupaten Tuban belum mencairkan dana Bantuan Politik (Banpol), dikarenakan masih terganjal syarat administrasi.
Tiga Partai politik di Kabupaten Tuban belum mencairkan dana Bantuan Politik (Banpol), dikarenakan masih terganjal syarat administrasi.
Pemerintah dalam menjalankan program tax amanesty atau pengampunan jangka pendek ini bagi Wajib Pajak (WP) yang mengungkap harta mereka sebagian besar diliputi kekhawatiran. Kapolres Tuban, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fadly Samad menyatakan tax amnesty bukan Jebakan Batman.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein menyatakan kesiapan keamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016 telah matang.
Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, menanggapi pernyataan dari LSM yang menyebut terkait lemahnya Perbup Pilkades serentak 2016 yang tidak mengatur sanksi terkait money politik.
Manajer Persatu Tuban menanggapi aksi boikot yang dilakukan Ronggomania (Suporter loyalis Persatu), saat Persatu Tuban menjamu tim kesebelasan PSBK Blitar pada akhir kompetisi ISC B, di Stadion Lokajaya kemarin.
Kejuaraan Bola Voli Kapolres Cup Tuban yang digelar mulai Selasa (2/8/2016) telah berakhir. Ajang unjuk kebolehan yang dihelat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bayangkhara ke 70 itu telah menetapkan delapan peserta sebagai juara dalam Kejuaraan Kapolres Cup.
Kejuaraan bola volli Kapolres Cup Tuban yang digelar mulai, Selasa (2/8/2016) telah berakhir. Ajang unjuk kebolehan yang dihelat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bayangkhara ke 70 itu telah menetapkan delapan peserta sebagai juara dalam Kejuaraan Kapolres Cup.
Bulan syawal sudah lewat, namun acara yang bernuansa Idul Fitri masih bisa ditemui di berbagai tempat. Di Kecamatan Bangilan misalnya, PGRI bersama stakeholder mengadakan halal bihalal di SDN Kedungjambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Sabtu (6/8/2016).
Isentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban direncanakan menjadi Rp750 ribu perbulan. Nominal ini mengalami penambahan dibandingkan realisasi sebelumnya, yakni hanya Rp500 ribu per bulan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menindak tegas hotel yang terbukti tidak memiliki izin operasional. Hal itu diungkapkan setelah menanggapi adanya temuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) terkait adanya indikasi salah satu hotel yang tidak berizin.