Legislatif Kabupaten Tuban mempertanyakan angka kemiskinan di Tuban yang dinyatakan meningkat. Pasalnya menurut salah seorang anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko tidak menemukan fakta tersebut di lapangan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengagendakan pembahasan lanjutan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran tahun 2016 di ruang paripurna, Senin (12/6/2017).
Ketua DPRD Kabupaten, Miyadi, ikut berkomentar terkait wacana penerapan Full Day School (FDS) yang semakin digaungkan oleh Menteri Pendidikan.
Rancangan Peraturan Daerah (Raerda) tentang ketenagakerjaan yang sebelumnya digodok DPRD Tuban saat ini tengah sampai tahap diserahkan di tingkat Provinsi. Namun, berkaitan dengan peraturan yang menjadi dasar keputusan khalayak, Raperda tersebut tengah dievaluasi gubernur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas. Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyoroti status keberadaan pekerja di Hotel Resor Tuban Tropis, yang berada di Jalan Basuki Rahmat.
Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Gapura dan LSM Lingkungan hidup, melaporkan Hotel Resor Tuban Tropis kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, karena dinilai telah melakukan pencemaran lingkungan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban berencana akan membentuk Raperda tentang Disabilitas.<br /><br />Pembentukan Raperda bertujuan untuk menjamin hak-hak dari penyandang cacat fisik, agar mendapatkan pekerjaan sesuai amanat undang-undang.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menyayangkan atas masalah yang terjadi antara Dokter RSUD R.Koesma Tuban dengan Anggota DPRD, beberapa hari lalu.
Ketua komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui petugas penyuluh, serius menangani Kartu Tani. Sebab kartu tani bakal menjadi kartu multi fungsi, tidak hanya digunakan untuk mengefektifkan pendistribusian pupuk, akan tetapi juga bantuan dana PKH, atau bantuan subsidi lainnya.
