Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban tahap satu tahun 2016, terealisasi 100 persen. Diharapkan, untuk tahap kedua penggunaannya sesuai dengan peruntukkan.
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II untuk 18 desa di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban belum 100 persen. Bahkan sampai saat ini baru 15 desa yang mengajukan pencairan ADD tahap II.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berulang kali mengingatkan pemerintahan di tingkat desa agar menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tapi, mayoritas masih menggunakan dana pemberdayaan desa tersebut untuk pembangunan fisik.
Sebanyak empat desa dari total empat belas desa di Kecamatan Bangilan belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Hal itu karena mereka belum menyempurnakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I, sehingga belum mendapat rekomendasi untuk pencairan dana selanjutnya.
Pembangunan fisik desa dititikberatkan pada penggunaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke rekening desa. Sehingga, penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di lakukan oleh Menteri Keuangan tak berimbas pada pembangunan infrastruktur desa. Walaupun Kabupaten Tuban masuk salah satu daerah yang mengalami penundaan tersebut.
<div>Kades Talun, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Rujito, telah ditetapkan tersangka akibat menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 yang menyebabkan kerugian negara senilai 100 juta.</div>
Sekitar 90 persen desa di Kabupaten Tuban sudah mendapatkan transfer Dana Desa (DD) tahap dua dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
<p style="text-align: left;">Kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan dana ke desa melalui program Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai cukup efektif untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam pengalokasian kerap kali tak imbang dengan usulan dari masyarakat desa, hal itu disampaikan Kepala Desa Bate, Jumadi.
Hindari kesalahan dan kekeliruan pengelolaan dana yang masuk ke desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan pendampingan. <br /><br />Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein menjelaskan, pendampingan dilakukan supaya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) ataupun sumber-sumber dana lain bisa terkelola dengan baik dan maksimal. Pasalnya, sekarang desa mendapatkan beragam sumber anggaran yang tidak sedikit.
Pemerintah Desa Talun Kecamatan Montong belum mengajukan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) 2016 tahap dua.<br /><br />Informasi yang diterima blokTuban.com, belum diajukannya ADD maupun DD lantaran Kepala Desa (Kades) Talun kini berstatus sebagai tersangka serta desa tersebut juga tidak memiliki Sekretaris Desa (Sekdes).
