Pemerintah desa di wilayah kerja perusahaan (WKP) PT Pertamina EP Asset IV, Kecamatan Senori, Tuban, Jawa Timur bisa bernafas lega lebih awal. Sebab anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sudah bisa dicairkan paling awal dibanding desa di Kecamatan lain.
Jumlah dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun daerah yang dikucurkan dalam bentuk Dana Desa (DD) maupun alokasi Dana Desa (ADD) daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas) di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur naik.
Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah tersedia di awal 2017 ini. Namun, hingga saat ini kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Keluarga Berencana, Mahmudi belum ada satu desa yang mencairkan.
Pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017, setiap desa di Kabupaten Tuban minimal akan menerima kucuran dana sebesar Rp700 juta.
Jumlah alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima desa penghasil minyak dan gas (migas) di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami penurunan. Hal itu disebabkan anggaran ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 turun.
Bentuk transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sudah seharusnya dilakukan. Karena sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 sudah seharusnya desa bisa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apalagi, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sudah diamanahkan.
Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2017 bakal menggelontorkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp113 miliar.
Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu sumber pembiayaan atau operasional pemerintah di tingkat desa. Dana sebesar Rp 114 miliar yang dikucurkan untuk Kabupaten Tuban sebagian besar digunakan untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa bersangkutan.
Pada 2017 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau disingkat Siskeudes.
Peningkatan kualitas pelayanan publik memang wajib dilakukan Kabupaten Tuban. Tak hanya di pusat kota, pelayanan publik di tingkat desa juga harus diprioritaskan.
