Tidak adanya Cabang Pembantu (Capem) Bank Jatim, di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban menjadi salah satu keluhan yang dialami oleh desa, dalam melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana pembelajaran perangkat dalam pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel.
Jumlah dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun daerah yang dikucurkan dalam bentuk Dana Desa (DD) maupun alokasi Dana Desa (ADD) daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas) di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur naik.
Kades Talun Kecamatan Montong, Rujito, mengaku mendapatkan diskriminasi atau penyimpangan kasus hukum yang dijalaninya saat ini. Di hadapan Komisi III DPR, Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, terpidana kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menyatakan permasalahannya.
Dalam rangka menunjukkan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017, Pemerintah Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban melakukan pemasangan baliho APBDes di dua titik.
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1, anggaran tahun 2017 sebesar 3 miliar lebih (Rp3.147.236.350).
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban telah mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 tahap 1 sebesar Rp2.506.275.350 .
Hari ini, Kamis (13/4/2017) Pemerintah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban mengajukan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1.
Anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban minta Pemerintah Desa (Pemdes) terbuka kelola Program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, masyarakat desa saat ini sudah mulai kritis dalam menyikapi realisasi DD maupun ADD.
Tahun ini para kepala desa di wilayah kerja perusahaan (WKP) Pertamina EP Asset IV Cepu di Kecamatan Senori bisa tersenyum lebar. Sebab, alokasi dana desa (ADD) di wilayah tersebut akan dinaikan menjadi Rp4.629.709.200. Kenaikan tersebut sekitar Rp1,8 juta. Untuk itu pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.
