Usulan Raperda Inisiatif, Bupati Harap Disempurnakan
Bupati Tuban, Fathul Huda, menjawab tiga usulan Raperda inisiatif yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Bupati Tuban, Fathul Huda, menjawab tiga usulan Raperda inisiatif yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif bagi Pemerintah Kabupaten.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018 Kabupaten Tuban telah disahkan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Tuban dalam rapat paripurna, Senin (6/11/2017).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, telah menggelar paripurna bersama eksekutif yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Senin (6/11/2017).
PT. Swabina Gatra diadukan serikat pekerja di perusahaannya yang tergabung dalam Serikat Pekerja Packer Tuban (SPPT), kepada anggota DPRD Kabupaten Tuban, Kamis kemarin, (2/11/2017).
Sekelompok pekerja PT.Swabina Gatra yang tergabung dalam Serikat Pekerja Packer Tuban (SPPT) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Kamis (2/11/2017).
Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Tuban, bersama DPRD setempat, serta Distributor pupuk menggelar rapat bersama membahas ketersediaan stok pupuk, di ruang komisi B DPRD Tuban, Kamis (2/11/2017).
Bertempat di Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Dewan Pimpinan Kabupaten-Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK-SRMI) Tuban, menggelar diskusi publik dengan tema 'Akses Kesehatan Gratis Untuk Rakyat Miskin' bersama Anggota DPRD Tuban Komisi C Tri Astutik.
Anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, berusaha mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti pengisian jabatan perangkat desa. Upaya ini dilakukan seiring proses pengisian perangkat desa di Tuban sudah menggunakan cara seleksi terbuka tanpa dipungut biaya.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Tuban, menarget mampu memperoleh kursi yang mampu menjabat sebagai pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.