Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelaksanaan nikah dan rujuk yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, jumlah pasangan menikah di KUA Kecamatan Soko meningkat 20 persen.
.jpg)
Juwana Water Fantasi (JWF) yang merupakan pengembang dari wisata Kambang Putih Tuban Park (KPTP) tidak diberikan kewenangan lebih untuk merubah total bentuk bangunan dari semula. JWF hanya diberikan kewenangan untuk menambah wahana dan mendesain bangunan yang sudah ada di tempat wisata tersebut agar terlihat lebih menarik.
Peraturan Bupati (Perbup) No.25 tahun 2016, tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tuban tidak mengatur besaran biaya pendaftaran bagi calon kepala Desa (Cakades). Biaya administrasi bagi Cakades tidak ditetapkan dalam peraturan yang sudah diteken oleh Bupati.
Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan moratorium perizinan bagi usaha karaoke. Hingga saat ini, hanya ada 11 karaoke yang legal. Jika ada selain itu, maka praktik hiburan tersebut ilegal.
Isentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban direncanakan menjadi Rp750 ribu perbulan. Nominal ini mengalami penambahan dibandingkan realisasi sebelumnya, yakni hanya Rp500 ribu per bulan.
Kontrak Juwana Water Fantasi (JWF) perusahaan pemilik Kambang Putih Tuban Park (KPTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban setiap tahunnya sebesar Rp127 juta. Kontrak berlangsung selama lima tahun mendatang sejak disepakati tahun ini.
Beberapa desa yang menjadi sentra Batik Gedog di Kecamatan Kerek telah diprogramkan oleh pemerintah kecamatan setempat menjadi desa wisata. Hal itu bertujuan untuk menarik minat terhadap batik gedog dari luar daerah, sehingga akses batik gedog di Kecamatan Kerek bisa sampai keluar kecamatan atau bahkan keluar daerah.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016, yang jatuh pada 8 Desember mendatang memakan biaya yang tidak sedikit, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut, di tahun ini hanya diikuti sebanyak 36 desa dari 16 kecamatan.
Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban menaggapi adanya rencana hotel baru berbintang yang akan didirikan di Bumi Wali.
Hotel di Kabupaten Tuban yang telah habis masa izinnya akan diberi peringatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal itu dilakukan agar pemilik hotel segera mengurus izin perpanjangan, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari.
