Akan sangat merepotkan setelah akhir September 2016, bila masyarakat tidak kunjung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui pembuatan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sebab, kelak semua pelayanan publik bakal berbasis pada NIK dan E-KTP.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat agar segera melakukan perekaman data kependudukan. Sebab pada tanggal 30 September 2016 menjadi batas agar masyarakat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap kedua ditargetkan akhir tahun 2016 selesai. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Tuban, Mahmudi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tampaknya harus mulai memikirkan solusi atas ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.
Keberadaan koperasi di Kabupaten Tuban seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Namun seperti diketahui, koperasi yang tidak aktif dapat dibekukan atau dibubarkan sesuai pernyataan Bupati Tuban, Fathul Huda.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PDAT) menyiapkan anggaran sebesar Rp350 juta per-satu mulut sumur untuk proses pembersihan sumur-sumur minyak tua yang ada di Lapangan Tawun Gegunung
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein menyatakan, jika ada guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) melaksanakan ibadah haji maka harus izin kepada kepala instansinya.
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Eksekutif, Jumat (26/8/2016) resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016.
Polres Tuban resmi menetapkan tujuh orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban sebagai tersangka. Sebelumnya, ketujuh PNS tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan diduga menyelewengkan distribusi tiket wisata di Pemandian Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
Pihak Polres Tuban akan melakukan audit keuangan dari pengelolaan tempat Wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding, Kabupaten Tuban. Audit dilakukan terkait kerugian pendapatan wisata tersebut. Apalagi, kini ditemukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) yang tertangkap Tangan (OTT) melakukan penggelapan tiket karcis masuk.
