Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan tiga catatan penting bagi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein dalam lima tahun mendatang, 2016-2021. Catatan ini berdasarkan kondisi geografis kabupaten yang berjuluk Bumi Wali sebagai kabupaten yang mulai tumbuh subur Industri.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana memberikan Sinyal untuk dibuatkannya Perda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah kabupaten (Pemkab) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akhir tahun.
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tuban, Fathul Huda-Noor Nahar Hussein akan dilaksanakan hari ini, Senin (20/6/2016) di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pasangan yang kembali terpilih memimpin Kabupaten Tuban lima tahun kedepan ini akan dilantik oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.
Guna menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tuban, pusat pelayanan kesehatan di lingkungan Bumi Wali menerapkan program EMAS (Expanding Maternal And Neonatal Survival).
4.jpg)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Taman Pemakaman Umum (TPU) sudah siap diproses untuk dijadikan Perda. Usulan Raperda dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban ini adalah untuk mengatur ketentuan penggunaan TPU agar tidak dipergunakan sesuai dengan keinginan pribadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengaku sudah membangun 45 sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) sejak tahun 2012. Pembangunan sarana itu dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, dengan menyasar sejumlah desa yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Taman Pemakaman Umum, usulan ini didasari dengan realitas di lapangan, bahwa semakin berkurang lahan pemakaman umum.
Meski memiliki jargon Bumi Wali, nyatanya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Tuban masih juga marak. Walaupun jumlah pengguna narkoba tidak banyak, tetapi pengguna pil karnopen sudah tidak bisa dihitung.
Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan bagi perusahaan kepada tenaga kerja. Namun, kerap kali ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, karena tidak memberikan hak dari tenaga kerja tersebut.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban, melakukan razia penyisiran karaoke ilegal serta warung makanan dan minuman di Jalan Tuban Widang, Kamis (16/6/2016). Dalam giatnya, aparat penegak Perda itu tidak menemukan bisnis hiburan ilegal, melainkan hanya mendapati warung yang buka di pagi hari tanpa penutup atau tabir.
