Anggota Satuan Kepolisian Sektor (Polsek) Senori, Polres Tuban berhasil membuat remaja yang sedang asyik balap liar di Jalan Sendang-Jatimalang (poros Kecamatan) kocar-kacir. Hasilnya, motor jenis CB dan matic tanpa dilengkapi surat-surat diangkut ke Mapolsek untuk diproses lebih lanjut.
Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
Pemandangan unik terlihat di Jembatan Glendeng, Desa Simo, Kecamatan Soko. Puluhan tanaman Jagung tampak tumbuh subur di jembatan penghubung dua Kabupaten Tuban dan Bojonegoro itu. Selain jagung, adapula rumput liar dan sampah yang berserakan. Meski terlihat membuat pemandangan jembatan tak indah, namun tak ada yang berniat membersihkan atau sekadar mencabut tumbuhan liar yang hidup di tempat yang tak seharusnya itu.
Terkait maraknya pemuda yang sering beradu kecepatan di jalan perbatasan Kecamatan Soko-Parengan, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Soko rupanya juga sama seringnya memberi himbauan kepada mereka.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menyayangkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat yang dinilai lemah dalam menindak perizinan bangunan di Bumi Wali.
Polsek Montong, Polres Tuban, Kamis pukul 14.00 Wib (24/8/2017) berhasil mengamankan pemilik usaha Meubel di Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang diduga mengolah kayu hasil penebangan liar.
Maraknya perbuatan atau tindakan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten membuat masyarakat harus lebih cermat dan teliti.
Pada tahun anggaran 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Tuban mendapatkan dana hibah sekitar Rp4 miliar dari APBD Kabupaten Tuban.
Pungutan liar atau pungli kembali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan sertifikasi tanah. Karena itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN), Lalu Riyanta mengimbau agar masyarakat melakukan sendiri sertifikasi tanah mereka.
Maraknya pungutan liar yang terjadi membuat penegak hukum harus lebih ekstra dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini banyak warga yang kurang mengetahui prosedur administrasi kepengurusan dalam bentuk apapun.
