Rencana usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tuban, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disindir Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein.
Rencana kenaikan tunjangan anggota dewan masih terus dibahas oleh wakil rakyat DPRD Tuban, bersama Bupati dan juga wakil Bupati Tuban.
Semenjak mulai dicanangkan oleh Bupati Tuban H. Fathul Huda dan DPRD Kabupaten Tuban, pada 1 Agustus 2017 lalu, program Imunisasi Campak/Measles dan Rubella (MR) serentak 2017, kini sudah mencapai 37 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban meminta agar kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak berlebihan.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan perhatian lebih atas rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Pembahasan kenaikan tunjangan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten terus berlanjut, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menanggapi rencana kenaikan tunjangan angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi, menanggapi adanya gaji Guru Tidak Tetap (GTT) yang belum cair selama tujuh bulan.
Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, memberikan tanggapan atas belum dibayarnya gaji Guru Tidak Tetap (GTT) selama tujuh bulan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, direspon cepat oleh DPRD Kabupaten Tuban.
