Reporter: Moch. Sudarsono
blokTuban.com - Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban untuk mendukung kenaikan tunjangan bagi pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tampaknya tidak berjalan mulus.
Meski para wakil rakyat berdalih, kenaikan tunjangan akan berdampak positif bagi perjalanan Pemerintah kabupaten Tuban dalam mensukseskan visi dan misi Bupati. Namun Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein masih belum memberikan lampu hijau.
"Kalau alasan kenaikan tunjangan adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dalam suksesi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka saya rasa kurang tepat," kata Noor Nahar kepada wartawan, Selasa (15/8/2017)
Bahkan pria yang juga sebagai politikus PKB itu menyinggung, terkait anggota fraksi yang mengatakan jika kenaikan tunjangan bagi PNS akan berdampak positif bagi pemerintahan, dalam hal ini membantu upaya pengentasan kemiskinan.
Jika memang target poinnnya adalah pengentasan kemiskinan, mengapa para wakil rakyat ini tidak mengusulkan program pengentasan kemiskinan kepada masyarakat secara langsung, tanpa harus menaikkan tunjangan PNS.
"Ini yang masih kita pikirkan, kok wakil rakyat meminta tunjangan PNS dinaikkan, padahal masih banyak masyarakat miskin di Tuban," tegas Wabup.
Sebelumnya, kinerja pemerintahan Huda Noor dibahas oleh partai pengusung dan pendukung lintas fraksi. Seperti, PAN, PPP, PKS, Nasdem, Demokrat, PDI-P dan Gerindra.
Partai tersebut menyoroti meningkatnya angka kemiskinan, Indeks pembangunan manusia (IPM) peringkat 27 di Jawa Timur, dan penilaian kinerja pelayanan publik mendapat nilai C dari Kementerian PAN RB. [nok/col]
