Reporter: Moch. Sudarsono
blokTuban.com - Anggota lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar konferensi pers menyikapi perjalanan pemerintahan Huda Noor yang sudah berjalan satu periode lebih.
Konferensi pers yang dilaksanakan di salah satu hotel di Tuban, Minggu (13/8/2017), siang itu dihadiri oleh fraksi Gerindra, Partai Amanat Pembangunan (Gabungan PAN dan PPP), Nasdem Nurani Rakyat (Gabungan Nasdem dan Hanura) hanya dihadiri Nasdem, Fraksi Golkar Keadilan Sejahtera (Gabungan Golkar dan PKS) yang hanya dihadiri PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam pembahasannya, lintas fraksi tersebut menyatakan sebagai partai pengusung dan pendukung pemerintah memiliki beban moral kepada masyarakat dalam capaian yang dihasilkan oleh Bupati Tuban Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein (Huda Noor).
Fraksi berpendapat, selama ini pemerintahan Huda Noor masih belum menunjukkan capaian hasil memuaskan dalam tingkat pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti, tingkat kemiskinan yang terus meningkat, indeks pembangunan manusia peringkat 27 di Jawa Timur, dan penilaian kinerja pelayanan publik mendapat nilai C dari Kementerian PAN RB.
"Kita koreksi perjalanan pemerintahan Huda Noor, karena kita mempunyai tanggung jawab moral sebagai partai pengusung dan juga sekaligus partai pendukung," Kata Wakil Fraksi Partai Amanat Pembangunan, Agung Supriyanto dalam konferensi pers.
Menurut Agung, dengan kondisi jalannya pemerintahan yang bisa dibilang belum sukses dalam mengatasi permasalahan di Tuban itu, maka perlu di evaluasi bagaimana hubungan yang telah terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif.
"Eksekutif perlu untuk membahas ini, DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah juga perlu membahasnya dengan Bupati atau Wakil Bupati, belum pernah kita duduk bersama membahas masalah krusial ini," terang pria yang juga sebagai Ketua DPD PAN Tuban itu.
Senada dengan Agung, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tuban, Tri Astuti juga mengatakan hal sama. Menurutnya, Pemerintahan Kabupaten Tuban perlu beritrospeksi apa yang salah sehingga tingkat kemiskinan, IPM dan nilai kinerja pemerintahan dari Kemenpan RB tidak berubah.
Sebagai partai pengusung, semua fraksi yang berkumpul di sini tentu juga mempunyai tanggung jawab moral. Sebab, masyarakat juga melihat siapa yang dicalonkan kala itu dan kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
"Koreksi ini bagian dari pada evaluasi dukungan kita, yang nantinya akan kita serahkan kepada Bupati dan juga wakil Bupati, tidak ada maksud lain," pungkas Srikandi Gerindra Tuban tersebut. [nok/col]
