Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tuban dalam pemilihan umum 2019 di Resto Kayu Manis Jalan Basuki Rahmat Tuban, Senin (22/7/2019).
Aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban oleh Aliansi Gerakan Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sempat diwarnai adu mulut peserta aksi dan petugas polisi. Pemicunya peserta teatrikal tersebut memerankan Polwan lengkap dengan seragam korp cokelatnya. Satu peserta aksi yang memakai seragam mirip Polwan sempat dihentikan karena kejadian ini.
Pengurus Cabang (PC) Pengerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, menyelengarakan aksi turun jalan di bundaran patung Letda Sucipto dan depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Adanya dua unit Musala di Rest Area Tuban sempat jadi buah bibir masyarakat. Komisi B DPRD langsung menindajlanjuti dengan mengunjungi ruang publik yang sebelumnya terminal lama itu.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melaksanakan kunjunganya di Pasar Pramuka.
Semua komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban hari ini dijadwalkan akan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Study Banding atau Kunjungan Kerja (Kunker) sesuai dengan bidangnya masing-masing, Selasa (2/7/2019).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menyediakan anggaran lebih dari Rp 1 miliar untuk bonus atlet dan pelatih di Porprov VI Jatim 2019. Bonus yang bersumber dari APBD tersebut, sebagai motivasi kepada atlet di ajang bergengsi di Jatim.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban dari Partai Golkar Masa Jabatan 2014-2019, Rabu (26/6/2019) malam.
Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 memang sudah disetujui oleh pimpinan DPRD Tuban. Kendati demikian, masih ada sekelumit fakta yang menarik ditelusuri soal 47 paket pekerjaan fisik terlambat dan dua mengalami putus kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jaminan persalinan di Kabupaten Tuban sepanjang tahun 2018 disoal Fraksi Golkar dan Keadikan Kesejahteraan DPRD Tuban. Arina Jumiawati mempertanyakan mengapa hanya terealisasi Rp1,1 miliar atau 45% dari anggaran Rp2,5 miliar lebih.
