Jagongan Matoh merupakan suatu brand yang sekarang telah melekat pada masyarakat Kabupaten Tuban. Acara jagongan yang bekerja sama dengan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban i ni sukses menyabet penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Melalui Kementerian Desa, Pemerintah berkomitmen untuk memajukan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, agar pertumbuhan ekonomi desa bisa mengalami peningkatan dengan anggaran yang diberikan pemerintah bisa digunakan dengan efektif untuk perbaikan setiap desa.
Selain mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban masih bergantung sokongan dana transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.
Proyek pembangunan tanggul sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo sejak Agustus lalu kini masih proses pengerukan dan pembebasan lahan oleh Tim Apprasial.
Acara Gerakan Bersama Membantu Masyarakat Miskin (Gema Tumaskin) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tuban dilaksanakan di Pendopo Kridha Manunggal Kabupaten Tuban, Senin, (30/11/15) pagi.
Kemiskinan merupakan suatu potret sosial yang menunjukkan tingkat kesejahteraan disuatu daerah, peningkatan pendapatan per Kapita hingga pemerataan ekonomi menjadi pekerjaan utama bagi setiap pemerintahan baik yang ada di Pusat ataupun di Daerah.
Musim hujan sudah mulai mengguyur Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Namun intensitas hujan tersebut disertai angin kencang. Hingga bisa mengakibatkan angin puting beliung merusak rumah maupun menumbangkan pepohonan, terlebih untuk wilayah Tuban bagian selatan, daerah yang berada di sekeliling pegunungan kapur dan lembah.
Pemberian pelayanan sepenuh hati merupakan akses utama yang harus dilakukan oleh pejabat publik. Itulah yang kini dilakukan Samsat Tuban, yakni dengan pembukaan berbagai cabang di wilayah tertentu.
Dari 328 desa yang ada di Kabupaten Tuban, baru 13 desa yang tercatat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tidak semua perusahaan di Kabupaten Tuban bisa menerapkan Upah Minimum Kerja (UMK) untuk karyawannya. Utamanya perusahaan-perusahaan menengah dan kecil dengan modal terbatas.
