Skip to main content

Category : Kebijakan


Bayi Terbuang Akan Dirawat di Panti Anak Jatim

Bayi yang dibuang dan ditaruh begitu saja di depan rumah milik warga Dusun Kuwu, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban akan mendapatkan perawatan di Panti Anak Jawa Timur.

Satu Fraksi Minta Pengesahan Perda Desa Ditunda

Fraksi Golkar Sejahtera meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa ditunda dahulu pengesahannya. Hal ini disampaikan fraksi dari gabungan Partai Golkar dan PKS tersebut, dalam Sidang Paripurna Penetapan Delapan Raperda Usulan Eksekutif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.

Peraturan Daerah

Tok...! Delapan Raperda Tuban Disahkan

Sidang Paripurna yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, resmi mengesahkan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) hari ini, Selasa (29/12/2015).

Usai Dirazia, Pedagang Beralasan Baru Buka Warung

Usai dirazia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin (28/12/2015), Pedagang Kaki Lima (PKL) yang warungnya diamankan, Sukarmi mengaku baru buka kembali setelah lama tidak berjualan.

Razia Satpol PP, Satu Pedagang Diamankan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban melaksanakan razia kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bandel dan berjualan di tempat terlarang. Saat razia, Satpol PP mengamankan satu warung yang masih berjualan di atas trotoar. 

Pakai Rotator, Konvoi Pajero Dihentikan di Tuban

 Konvoi belasan mobil Pajero dihentikan petugas dari Polres Tuban karena dianggap melanggar lalu lintas. Penghadangan dilakukan di Pos Polisi Pantai Boom, sisi utara Alun-alun Tuban.

Polisi Amankan 145 Motor Tak Sesuai Standart

Meski belum saatnya perayaan malam Tahun Baru 2016, tetapi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tuban sudah mengamankan 145 motor tak sesuai standart.

Pupuk Bersubsidi

Disperpar Bentuk Tim Awasi Pupuk

Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban, Farid Achmadi, berjanji akan melakukan pengawasan terkait peredaran pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani.