Jebolnya tanggul avur Jambon di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, harus segera memberikan solusi terbaik, agar hal tersebut tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Bupati bersama rombongan dan instansi terkait, tiba di lokasi tanggul avur pada Jumat (26/12/2016) pukul 10.00 WIB. Kedatangannya tak lain adalah untuk melihat kondisi terkini tanggul usai jebol.
Pelaku industri batu kapur yang berada di Kecamatan Plumpang belum semua memiliki izin usaha. Dengan demikian, Camat Plumpang, Sudarmaji menganjurkan pemilik usaha yang bersangkutan untuk mengurus perizinan.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tuban, mengaku sudah menyiapkan strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kabupaten Tuban perlu melakukan proteksi keberadaan Tenaga Kerja (Naker) lokal.
Beras subsidi atau biasa dikenal dengan Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2016 ini akan segera dibagikan. Pemkab terus melakukan sosialisasi terkait raskin agar masyarakat penerima mengetahuinya.
Luapan air di sungai Jambon menjadi masalah tahunan bagi warga. Hampir setiap hujan deras, luapan air dari sungai ini membanjiri sejumlah desa yang ada di sekitarnya. Banjir semakin parah apabila tanggul Jambon yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban jebol.
Jebolnya tanggul Avur Jambon di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban pada Selasa (23/2/16) menyebabkan sejumlah sawah petani terendam air akibat luapan banjir dari avur tersebut. Selain itu luapan juga mengakibatkan akses jalan dari Desa Sumurgung menuju Desa Tegalrejo terhambat. Bahkan, diperkirakan akibat luapan avur tersebut petani sekitar akan mengalami gagal panen yang pastinya akan berdampak pada kerugian secara material.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), mendukung sepenuhnya kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait diet kantong plastik.
Belum semua penduduk di Kabupaten Tuban mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Karyawan formal yang sampai saat ini belum terdaftar dalam jaminan sosial, menurut Serikat Pekerja Nasional (SPN) mereka dapat mendaftarkan diri secara personal kepada jasa penyedia jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan.
