Pelayanan prima haruslah dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan, agar bisa memberikan kepuasan bagi masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap memberikan pelayanan tak kurang masyarakat selalu mengeluhkan tentang lamanya pelayanan hingga sampai proses selesai.
Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban berupaya memantau dan memonitoring perusahaan dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya akan hak tenaga kerja (Naker). Hal ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan Naker.
Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) penting melakukan usaha pengembangan dan peningkatan produksi. Entah itu yang menghasilkan barang maupun jasa.
Masyarakat Ekonimi Asean (MEA) saat ini telah berjalan. Seperti yang kita ketahui pemberlakuan MEA sudah sejak akhir 2015 lalu. Menyelami MEA kali ini, Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) mengagendakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan jaringan usaha pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Selasa (16/2/2016).
Produktifitas pekerja suatu perusahaan kecil, menengah atau pun besar terjadi apabila tingkat keamanan mereka terjamin. Pasalnya di tengah melakukan pekerjaan hal-hal tidak diinginkan bisa saja terjadi.
Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) melalui bidang hubungan industrial dan keselamatan ketenagarkerjaan, memastikan kesejahteraan dan keselamatan ternaga kerja perlu diprioritaskan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban berhasil mengamankan enam anak muda yang telah meminum minuman keras (Miras) secara bersama-sama di Gedung Olahraga Rangga Jaya Anoraga (GOR) Tuban, Senin (15/2/2016) malam.
Kartu Identitas Anak (KIA), atau sejenis Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak, akan diterapkan pemerintah di tahun 2016 ini.
Pada 2016 ini, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mencanangkan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan tanggul Sungai Avur Kuwu. Anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 lalu yakni Rp800 juta.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya milik orang dewasa. Tersebab, pemerintah berencana memberikan KTP untuk semua yang tercantum di Kartu Keluarga (KK). Termasuk bayi yang baru lahir.
