Dari 12 Desa di wilayah industri hulu minyak dan gas (Migas) Tuban selatan baru 3 desa yang tercatat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari sembilan desa yang belum diharapkan tahun ini bisa terbentuk.
Selain itu, migas juga menjadi senjata paling ampuh dalam pertarungan politik dunia. Meskipun saat ini menunjukkan tren kenaikan harga, anjloknya harga minyak dunia yang terjadi dalam dua tahun belakangan bukan sekedar fenomena ekonomi semata. Terdapat skenario besar yang dilakukan oleh produsen minyak dunia untuk menjegal beberapa Negara yang menjadi rival politik dan ekonominya. Pasar minyak yang terdepresi digunakan untuk menghancurkan musuh.
Tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Bangilan, klaim hasil produksi padi di daerah penghasil migas naik. Karena pada masa itu diuntungkan kondisi cuaca yang tergolong basah.
Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka bertemu untuk mengapresiasi kebijakan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM nomor 37/2016 tentang hak partisipasi (<em>Participating Interest</em>/PI) sebesar 10%.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sejauh ini telah merevitalisasi kegiatan Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (BAZIS). Terhitung tiga tahun berurutan sejak 2013 hingga 2015 donasi yang diterima naik signifikan, yakni setiap tahun naik sekitar Rp1 miliar.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sepanjang 2016 mendominasi penerimaan pajak. Diketahui, total realisasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban sebesar Rp503,47 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Migas sebesar Rp36 miliar dan PPh Migas sebesar Rp503 miliar.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Migas Senori menyebut adanya kekurangan perangkat komputer dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017. Pasalnya sampai saat ini sekolah baru memiliki 5 set komputer.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Migas Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kini tengah mengejar kesiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Selain mempersiapkan saranan dan prasarana (Sarpras), kesiapan siswa juga menjadi prioritas.
Menyusul adanya surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, terkait dengan standar Sumbangan Pendanaan Pendidikan atau SPP SMA-SMK tahun 2017, SMA Migas Senori kenakan biaya SPP sebesar Rp65.000 kepada setiap siswanya.
