Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur menyelenggarakan diskusi tentang UU Desa yang menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa (DD). Menurut Fitra, distribusi dana ADD maupun DD rawan penyelewengan karena lemahnya pengawasan.
Dinas Perekonomian Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban telah mengajukan daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan menerima dana hibah dari Provinsi Jatim. Pasalnya, tahun 2016 ini Pemerintah Provinsi Jatim menganggarkan Rp400 miliar untuk UMKM.
Sampai detik ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum mendapatkan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari Pemerintah Pusat untuk Tri Wulan keempat di tahun 2015.
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 kemarin prosesnya belum sepenuhnya selesai, sehingga kepala Desa (Kades) tidak bisa lepas tangan begitu saja, tanpa adanya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas dana kesejahteraan desa tersebut.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban baru menyumbang sekitar 17,15 persen dari total pendapatan daerah tahun 2015.
Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban menghabiskan dana yang tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan juta rupiah.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
Sejumlah 500 pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Tuban, diajukkan untuk menerima pinjaman dana yang dikucurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) di tahun 2016.
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2016 ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun ini kenaikan kucuran DD sebesar 100 persen dan ADD sebesar 7 persen.
Kucuran dana desa tahun 2016 mencapai Rp197 miliar. Hal demikian dikemukakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Nooor Nahar Husein dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban, tentang penyelenggaraan pemerintah desa di gedung KoRPRI Tuban, Selasa (19/1/2016).