Pemerintah Pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama dan kedua kepada Pemerintah Desa (Pemdes). Dana desa (DD) tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening masing-masing desa secara langsung.
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai masih belum tepat sasaran. Bahkan, dari pantauan yang ada, masih bisa dijumpai penerima dana keluarga sangat miskin (KSM) terlihat berkecukupan. Para ibu-ibu ketika mengambil bantuan banyak yang pakai perhiasan, kendaraan bermotor bahkan gadget yang dibawa juga mentereng.
Pemerintah Desa (Pemdes) Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendapat dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari operator Sumur gas Sumber, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).
Sebanyak empat desa dari total empat belas desa di Kecamatan Bangilan belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Hal itu karena mereka belum menyempurnakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I, sehingga belum mendapat rekomendasi untuk pencairan dana selanjutnya.
Jatah Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Menteri Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban yang sempat tertunda dikabarkan pada Desember mendatang sebagian akan disalurkan.
Bantuan pendanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kendati diperuntukkan keluarga tidak mampu, namun tidak semua keluarga golongan pra-sejahtera dapat menerimanya. Terdapat syarat yang harus dipenuhi guna menjadi peserta PKH.
Ribuan warga Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, berjubel di pintu masuk Kantor Pos untuk mengantre pencairan dana<br />(Program Keluarga Harapan). Meskipun berjubel namun pencairan kali ini berjalan lancar dan lebih cepat dibandingkan dengan pencairan sebelumnya.
Puluhan perangkat dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa se-Kecamatan Senori mengikuti pembinaan administrasi keuangan desa di Kantor Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Kamis (22/9/2016).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 2017 mendatang akan menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi tersebut bermuatan sistem informasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tuban acap mengundang perhatian. Pasalnya, seringkali dalam pesta demokrasi money politics menjadi hal yang lumrah.
