Komunitas Peduli Kasih (Kompak) Tuban yang dipelopori kumpulan musisi, artis, penyanyi dan seniman Tuban Selatan, Sabtu (25/2/2017), kembali melakukan penggalangan dana melalui konser amal di Pasar Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
Dengan adanya Undang-Undang Desa, kini desa memiliki otoritas dalam hal pengelolaan dana desa (DD) untuk membangun dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan demikian, desa bisa mengimplementasikan dana transfer dari pemerintah tersebut dalam rangka mensejahterakan warganya.
Terdapat 32 koperasi yang terancam bubar di Kabupaten Tuban. Untuk itu, Keplaa Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perndustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Rohmad meminta pengurus koperasi untuk meluruskan dana hibah yang sebelumnya diterima.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bawah pemerintahan tingkat kelurahan, Camat Tuban, Erkamni mengimbau, perangkat kelurahan untuk menyusun rencana kegiatan riil.
Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kucuran dana pemberdayaan dapat dirasakan di tingkat desa. Namun, tidak halnya dengan sistem pemerintahan di tingkat kelurahan.
Sejumlah Anak Muda Montong Peduli Sosial (Amopeso), Pemuda Pemudi Tuban Peduli Sesama (PTPS) dan Komunitas Peduli Kasih (Kompak) dan Polsek Montong melakukan penggalangan dana untuk Darul Mustofa (20) salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang sakit Komplikasi Jantung Bocor di Malaysia, Kamis (2/2/2017).
Setiap desa diimbau untuk menganggarkan dana bagi kegiatan Karang Taruna (Kartar). Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan, Perempuan dan Anak, Harsono Tri Wibowo sebagai pihak yang berwewenang di bidangnya.
Komunitas Peduli Kasih (Kompak) yang terdiri dari sekumpulan musisi dan penyanyi di Kabupaten Tuban turut andil dalam kemeriahan moment peringatan Hari Ulang Tahun SMAN 1 Parengan Ke-19, yang diselenggarakan Sabtu (28/1/2017).
Pengadilan Negeri (PN) Tuban telah melakukan perbaikan bangunan atap ruang sidang. Perbaikan bangunan atap tersebut setidaknya menyedot dana hingga Rp89 juta dari Dana Inventaris Pengeluaran Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
