Kecamatan Senori merupakan daerah pemilik sumber minyak terbesar di Kabupaten Tuban. Masyarakatnya, juga sebagian besar tersebar di pelosok daerah atau di pinggiran kota, jauh dari jangkauan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tuban.
Realisasi Dana Desa (DD) semester pertama tahun anggaran 2017 di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori lebih dari 90 %. Desa yang berada di wilayah kerja perusahaan (WKP) PT Pertamina EP Asset 4 itu, lebih awal dibanding desa penghasil minyak dan gas di Kabupaten Tuban.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (DPMD dan KB) Tuban mengakui pencairan dana desa (DD) di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan molor. Pasalnya proses administrasi belum rampung.
Hingga pekan ke dua bulan Juli 2017, belum semua desa mencairkan Dana Desa (DD) tahap I. Padahal, desa yang sudah selesai mencairkan, realisasi DD lebih dari 40 persen. Sehingga, dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat itu terancam molor masuk rekening desa.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang kini mengelola dana Eks PNPM Mandiri, membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket Sembako kepada masyarakat miskin, Jumat (16/6/2017).
Sehari setelah kaburnya Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Tuban, penjagaan Lapas diperketat.<br /><br />Lingkungan Lapas dibackup oleh petugas kepolisian bersenjata Laras panjang. Selain itu juga tampak polisi berpakaian preman mengamankan lokasi.
Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1438 Hijriyah, 459 yatim/ piatu menerima santunan dari Pemerintah Kecamatan Tuban Kota dan MWC NU Tuban, Selasa (23/5/2017). Santunan diberikan bersamaan dengan doa bersama di pendopo kecamatan setempat.
Memasuki minggu ke tiga bulan Mei, belum semua desa di Kabupaten Tuban terima Dana Desa (DD) bersumber dari APBN. Sebab, hingga saat ini proses pengajuan DD terus berlanjut. Hal ini menyebabkan pencairan DD tahun ini lamban terealisasi.
Selain diprioritaskan pada program pembangunan, peruntukan Dana Desa (DD) juga diprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016, tentang penetapan prioritas DD.
Puluhan perusahaan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tidak melaporkan realisasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) 2017. Praktis, ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memonitoring program yang semestinya berkelanjutan (Sustainable) itu.
