Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tuban memfasilitasi audiensi antara Gerakan Serikat Pekerja Ronggolawe (Gasperr) dengan Forkopimda di ruang rapat Gedung Putih Pemkab Tuban, Jumat (26/11/2021) pukul 08.00 WIB.
Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjalin kerjasama dengan bebeberapa perusahaan media yang ada di Tuban dan Bojonegoro serta organisasi kewartawanan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban melakukan koordinasi dengan Asisten pemerintahan, Kabid Kepemudaan dan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Tuban pada, Senin (30/8/2021).
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Gedung Pertemuan Rektorat Unirow Tuban.
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan kegiatan KKN di masa pandemi Covid – 19 ini.
Ketua IKA PMII Kabupaten Tuban, Khoirul Huda menegaskan, pentingnya pendataan potensi kader untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan Tuban. Baik dalam ranah politik, ekonomi maupun ilmu pengetahuan.Â
Pemilukada di Kabupaten Tuban telah selesai digelar pada Rabu, 9 Desember 2020. Ada tiga pasangan calon yang bertarung yaitu Khozanah-Anwar (Aman), Lindra-Riyadi (DaDi), dan Setiajit-Armaya (SetiaNegara).
Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Tuban mengikuti Apel Kebangsaan yang diinstruksikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Apel kebangsaan secara daring tersebut untuk merespon dinamika politik belakangan ini yang diklaim berpotensi menggerogoti persatuan dan kesatuan bangsa.
Plt Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Chusni Mubarok mengungkapkan per tanggal 21 November 2020 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) telah menerima surat dari DPC Gerindra Tuban terkait dengan yang terjadi di Kabupaten Tuban, Minggu (22/11/2020).
Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jendral (Mayjen) TNI Suharyanto menegaskan, tidak ada toleransi bagi anggota TNI/Polri yang terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pilkada serentak 2020.
