Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi D mengadakan studi banding (stuba) ke Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Selasa (2/2/2016).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban mengaku tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban sudah selesai. Sekarang, tahapan selanjutnya untuk melakukan pelantikan Pasangan Calon (Paslon) terpilih, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban berikutnya berada di bawah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Ratusan warga yang tergabung dalam Alliance atau aliansi Karang Taruna (katar) Ring 1 PT Semen Indonesia meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, setelah beraksi di kantor pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis (28/1/2016). Aksi tersebut ditengarai penginkaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban meminta kepada Polisi dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban untuk mengungkap jaringan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang juga merambah di Kabupaten Tuban.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyebut kalau alokasi pupuk cukup melimpah untuk tahun 2016 ini. Hal ini diketahui setelah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pertanian dan distributor pupuk di Tuban.
Polemik yang terjadi di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio (KSB) tampaknya masih akan berlangsung lama. Rapat dengar pendapat (hearing), yang dilakukan Panitia Pemilihan Pengurus dan Penilik Masa Bhakti 2013-2016 dengan Forum Umat Penyelamat TITD KSB yang dimediasi Komisi C DPRD Tuban siang ini, Rabu (6/1/2016), sama sekali tidak menemukan titik temu.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, mengingatkan agar Bumi Wali sebutan lain Tuban, mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang ritel, atau toko modern.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban meminta agar pengawasan lokasi wisata diperketat oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tuban.
Fraksi Golkar Sejahtera meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa ditunda dahulu pengesahannya. Hal ini disampaikan fraksi dari gabungan Partai Golkar dan PKS tersebut, dalam Sidang Paripurna Penetapan Delapan Raperda Usulan Eksekutif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Sidang Paripurna yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, resmi mengesahkan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) hari ini, Selasa (29/12/2015).
