Category : Kebijakan

Mediasi Warga Rahayu dan JOB PPEJ

Bupati Berharap JOB-PPEJ Tuntaskan Kompensasi

Bupati Tuban Fathul Huda, berharap agar Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) yang berada di Desa Rahayu, Kecamatan Soko mau membayar biaya kompensasi kepada masyarakat sekitar.

FITRA: Anggaran Pilkades 1M Lebih, Tidak Perlu Biaya Pendaftaran

<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)</span>&nbsp;Jatim menilai dengan dianggarkannya dana 1 miliar lebih dalam Pilkades serentak 2016, maka sudah tak seharusnya ada biaya pendaftaran bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Tuban.

Semua Hotel Harus Perpanjang Izin, Termasuk Milik Bupati

Semua hotel yang telah habis masa izin operasionalnya harus melakukan perpanjangan izin kembali, meskipun hotel tersebut merupakan milik daripada orang nomer satu di Kabupaten Tuban.

Nikah di KUA Gratis, Jumlah Pasangan di Soko Naik 20 Persen

Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelaksanaan nikah dan rujuk yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, jumlah pasangan menikah di KUA Kecamatan Soko meningkat 20 persen.

Disperpar: Jika JWF Merubah Bangunan, Maka Harus Izin

Juwana Water Fantasi (JWF) yang merupakan pengembang dari wisata Kambang Putih Tuban Park (KPTP) tidak diberikan kewenangan lebih untuk merubah total bentuk bangunan dari semula. JWF hanya diberikan kewenangan untuk menambah wahana dan mendesain bangunan yang sudah ada di tempat wisata tersebut agar terlihat lebih menarik.

Pilkades Serentak Kabupaten Tuban

Perbup Pilkades Tidak Mengatur Biaya Pendaftaran

Peraturan Bupati (Perbup) No.25 tahun 2016, tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tuban tidak mengatur besaran biaya pendaftaran bagi calon kepala Desa (Cakades). Biaya administrasi bagi Cakades tidak ditetapkan dalam peraturan yang sudah diteken oleh Bupati.

Moratorium Izin Karaoke, Hanya 11 yang Legal

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan moratorium perizinan bagi usaha karaoke. Hingga saat ini, hanya ada 11 karaoke yang legal. Jika ada selain itu, maka praktik hiburan tersebut ilegal.

Tahun Depan Insentif GTT dan PTT Rp 750 Ribu

Isentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban direncanakan menjadi Rp750 ribu perbulan. Nominal ini mengalami penambahan dibandingkan realisasi sebelumnya, yakni hanya Rp500 ribu per bulan.

KPTP Dikelola JWF, Pemkab Untung 100 Persen

&nbsp;Kontrak Juwana Water Fantasi (JWF) perusahaan pemilik Kambang Putih Tuban Park (KPTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban setiap tahunnya sebesar Rp127 juta. Kontrak berlangsung selama lima tahun mendatang sejak disepakati tahun ini.