Skip to main content

Category : Kebijakan


Kejari dan BPKP Diminta Pemkab Dampingi Anggaran Desa

Hindari kesalahan dan kekeliruan pengelolaan dana yang masuk ke desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan pendampingan. <br /><br />Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein menjelaskan, pendampingan dilakukan supaya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) ataupun sumber-sumber dana lain bisa terkelola dengan baik dan maksimal. Pasalnya, sekarang desa mendapatkan beragam sumber anggaran yang tidak sedikit.

Belum Ada Kepastian Pengambilalihan Terminal Kambang Putih

Rencana pengambilalihan terminal tipe A Kambang Putih oleh Pemerintah Pusat baru sebatas wacana saja. Sebab, hingga saat ini belum ada langkah atau regulasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pengambilalihan aset milik daerah tersebut.

Ketua DPRD: Dari Kemendagri Raperda Tak Ada Masalah

Hasil kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu, terkait Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat angin segar.

Dinas Baru Akan Kurangi Biaya Pembangunan

Rencana pembentukan dinas baru di Kabupaten Tuban perlu dipikir ulang, pasalnya operasional belanja lembaga atau dinas baru akan mengurangi biaya pembangunan di masyarakat.

Hearing DPRD Bahas Kompensasi JOB PPEJ

Andhi Hartanto: Kompensasi Wajib Dibayar

Anggota Komisi C, Andhi Hartanto menyatakan, kompensasi dari Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) terhadap warga Desa Rahayu Kecamatan Soko wajib dibayar. &nbsp;

Hearing Bahas Kompensasi JOB PPEJ

SKK Migas: Tali Asih Hanya Sebatas Usulan

Konflik antara Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) dengan Warga Desa Rahayu,&nbsp; Kecamatan Soko terkait dana kompensasi selama delapan bulan yang belum dibayar, yakni dari bulan Januari hingga Agustus, membuat Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas turun tangan.&nbsp;

Hearing JOB PPEJ dengan Warga Rahayu

Memanas, Warga Tak Terima Kompensasi Diganti Tali Asih

Salah seorang warga Desa Rahayu tampak emosi setelah Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Jabal Nusa, Ali Mashar, memberikan jawaban atas kompensasi JOB-PPEJ akan diganti dengan tali asih. &nbsp;

DPRD Bahas Kompensasi untuk Warga Desa Rahayu

Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) menggelar hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban di ruang paripurna, Senin (5/9/2016) pukul 13.30 WIB.

SOTK Sesuaikan Dengan Biaya APBD

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) atau dinas baru di Kabupaten Tuban yang semakin santer membuat Pemkab harus berfikir lebih kedepan berkaitan dengan anggaran.