Hari pertama Sistem Satu Arah (SSA) diberlakukan, tak sedikit pengendara sepeda motor yang ditilang akibat melanggar. Mereka (Pengendara) ditilang akibat melawan arus lalu lintas SSA, yakni nekat melaju dari arah barat ke timur.
Pelaksanaan pemilihan Duta Wisata Cung Nduk Kabupaten Tuban terancam mundur. Pasalnya, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016 mengalami pengurangan atau pemangkasan.
Melanggar Sistem Satu Arah (SSA) Jl.Basuki Rahmat, Pengendara akan ditilang. Hal itu dilakukan setelah disahkannya Perbup No.35 tahun 2016 tentang pengaturan lalu lintas ruas jalan dalam kota Tuban.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, berharap agar Kepala Desa mau melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDES). Hal itu dilakukan untuk memberikan kepercayaan dalam Transparansi anggaran.
Dalam rangka Resepsi penutupan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) yang diselenggarakan oleh Panitia PHBN dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kecamatan Montong berjalan dengan lancar dan meriah, Rabu (31/8/2016) acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban itu merupakan acara penghujung sekaligus penyerahan hadiah kepada setiap juara perlombaan yang telah diselenggarakan selama satu bulan ini secara simbolis.
Wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding, rencananya akan dipasang Closed Circuit Television (CCTV). Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam penjualan tiket masuk.
Peringatan peremakaman data diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada akhis September 2016 harus segera kelar. Menanggapi hal demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengatakan siap melayani panggilan di setiap desa.
Pemerintah Kabupaten Tuban harus memikirkan langkah agar penggelapan tiket di wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding tidak terjadi kembali.
Masih banyak warga Kabupaten Tuban yang belum melakukan perekaman data diri sebagaimana mestinya. Informasi yang dihimpun blokTuban.com menyebut kurang lebih 80.000 warga Tuban belum tercatat identitasnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Nasib keenam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban yang disinyalir masuk daftar pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum jelas.
