69 Persen Nelayan Kecil Kesulitan Membeli BBM Subsidi, Ini Kata Moeldoko

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Hasil survey koalisi KUSUKA 2020, bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. 

Menyikapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil. 

Terkait : Antrian Mereda di SPBU, Pertamina Himbau Konsumen Bijak Gunakan Solar Bersubsidi di Jatimbalinus

“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yuang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko, pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/ Lembaga, di Batam Kepulauan Riau, Jum’at (24/6).

Sebagai informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga, di Batam Kepulauan Riau. 

Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. 

Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, Kantor Staf Presiden mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi. 

Terkait : Pemerintah Pastikan Harga Pertalite Tidak Naik

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” terang Moeldoko. 

Seperti diketahui, pada Rakor juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam Pemerintah Daerah, yakni Kepulauan Riau, Medan, Sukabumi, Cilacap, Bitung,dan Maluku Tengah, terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk  nelayan, termasuk optimaliasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan. 

Terkait : Beli Pertalite Pakai Motor Tangki Modifikasi, Penjual BBM Eceran di Tuban: Hasilnya Tak Sebanding

“MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev,” tegas Moeldoko. [Ali]

Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS.