Menemukan Penyalahgunaan BBM Subsidi? Lapor ke Nomor Ini!
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta masyarakat Tuban tidak takut melaporkan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta masyarakat Tuban tidak takut melaporkan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Over kouta dan penyalahgunaan BBM bersubsidi kini menjadi atensi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengingatkan kepada badan usaha penugasan agar dapat menyalurkan BBM subsidi dengan baik dan tidak menyalahi aturan.
Sepanjang tahun 2022, BPH Migas dan POLRI sukses mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kurang lebih 1.422.263 liter. Sedikitnya terdapat 7 modus operasi yang sering dilakukan oleh pelaku, Kamis (5/1/2023).
Terhitung hingga akhir Agustus 2022, lebih dari satu juta unit kendaraan telah didaftarkan pemiliknya di program subsidi tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, di mana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70%, dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30%.
Berdasarkan eoutlook harga minyak sampai dengan akhir tahun yang diterbitkan oleh EIA menunjukkan harga minyak di US$104,8/barel dan forecast konsensus harga minyak bahkan mencapai US$105.
BBM Bersubsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN, memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, harganya ditetapkan Pemerintah dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu.
Sebagaimana laporan dari Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), hingga 23 Juli 2022 lebih dari 220 unit kendaraan yang mendaftar BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Pertamina mengungkap 60 persen masyarakat yang menggunakan BBM subsidi adalah termasuk kalangan kaya. Subsidi pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meringankan beban hidup mereka.
Hasil survey koalisi KUSUKA 2020, bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. Menyikapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil.