Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia sempat terjadi dugaan pungli yang terjadi di Kabupaten Tuban. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendesak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri berkaitan kasus tersebut.
Program sertifikasi tanah masal dari Pemerintah, yaitu Program Nasional Agraria (Prona) menyasar masyarakat yang kurang mampu.
Warga Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dikenai biaya Proyek Nasional Agraria atau yang kerap disebut Prona, sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap sertifikat. Oleh Pemerintah Desa program tersebut diikuti 800 peserta dan ditangani panitia Prona yang terbentuk beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah dalam program Proyek Nasional Agraria (Prona) di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan memasuki final pemberkasan.
Tahun depan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban akan merealisasikan Proyek Nasional Agrarian (Prona) dengan capaian 15.500 bidang tanah. Hal itu disampaikan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Siswo Hariyono, saat mengisi acara sosialisasi Prona di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Rabu (21/12/2016) kemarin.
Hari ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban mengumpulkan tokoh masyrakat beserta perwakilan calon pengikut Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 mendatang. Kegiatan diselenggarakan di balai desa setempat dengan dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Muspika, perangkat desa, dan BPD.
Panitia kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sidodadi Bangilan siap bagikan sertifikat peserta, Kamis (13/10/2016).
