Kendati amnesti pajak atau pengampunan pajak sudah disosialisasikan, tidak jarang ditemui masyarakat masih kesulitan untuk turut dalam program yang dicanangkan hingga 31 Maret 2017 mendatang tersebut. Berikut beberapa langkah mudah bagi masyarakat yang sejauh ini kesulitan mengikuti amnesti pajak.
Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan hak seluruh masyarakat baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang tidak sepanjang telah memiliki penghasilan.
Guna mensukseskan program pemerintah soal amnesti pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak kepada jajaran Polres Tuban, Selasa (27/9/2016).
Warga Desa Bate, Kecamatan Bangilan mengusulkan prioritas program kerja tahunan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Mereka berharap berbagai program kerja yang telah diwacanakan menjadi perhatian serius Pemerintah Desa (Pemdes) beserta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk direalisasikan.
Sebanyak 22 instansi di Kabupaten Tuban dipastikan akan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Dengan segala kesederhanaan, Slamet (45) warga Dusun Laut, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memperjuangkan kedua anaknya yang sedang menuntut ilmu.
Dampak disahkannya Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) adalah terbentuknya instansi baru baik dinas atau badan di Kabupaten Tuban, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Menuju program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan lahan sekitar 49 hektare dalam percepatan pengentasan permukiman kumuh.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menyusun rencana program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Hal ini dilakukan demi terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) akan membentuk 22 instansi baru yang salah satunya yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan, instansi tersebut dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait.