Penyelenggaraan Porkab ke IV yang menewaskan atlet bulu tangkis mengundang empati sejumlah pihak. Salah satu di antaranya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Rencana kenaikan anggaran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban yang disampaikan Ketua DPRD ditentang oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.
Anggaran operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban masih diupayakan utuk terus bertambah di tahun depan. Meski saat ini nominal anggaran telah mencapai 4, 750 miliar, namun jumlah tersebut masih dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan KONI selama setahun.
Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yang menuntut dibayarkannya kompensasi atas keberadaan gas buang oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ), Senin (3/10/2016) oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tuban dinilai tidak sepantasnya dilakukan. Pasalnya, kompensasi menjadi kewajiban atas perusahaan melalui kompensasi.
Pemerintah Kabupaten Tuban resmi menetapkan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Kabupaten Tuban menjadi Perda.<br /><br />Penetapan Perda tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna yang digelar di gedung Dewan, Sabtu (17/9/2016), setelah mendengarkan kesimpulan dari Pansus dan fraksi-fraksi di DPRD.
2.jpg)
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk membuat dinas baru sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah semakin matang setelah melalui serangkaian pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Suasana Ruangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten berubah setelah dijadikan Promo Pakaian Kesehatan oleh Perusahaan ISCO, Kamis (8/9/2016).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Laporan Pansus Dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah (PSPD), Kamis (8/9/2016) pukul 10.00 WIB.
Hasil kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu, terkait Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat angin segar.
Anggota Komisi C, Andhi Hartanto menyatakan, kompensasi dari Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) terhadap warga Desa Rahayu Kecamatan Soko wajib dibayar.
