Dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, ada seorang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Ketua DPRD Tuban, Miyadi menjelaskan jika yang bersangkutan kabarnya dari Jakarta.
DPRD Kabupaten Tuban mendorong agar Bupati Tuban H. Fathul Huda segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Tuban.
Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus Corona (Covid-19), seluruh agenda Kunjungan Kerja (Kunker) hingga rapat paripurna ditunda sementara oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Miyadi.
Ketua Komisi Satu (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni mengungkapkan, ada 12 perusahaan kontraktor proyek fisik APBD 2019 yang gagal menyelesaikan pekerjaannya.
29 pekerja Swabina Gatra dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan dipekerjakan kembali. Sebelumnya, mereka diberhentikan dan mengadakan unjuk rasa pada 4 Februari lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dengan dua tema sekaligus. Pertama nota penjelasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2019, dan disambung pembentukan pansus LKPJ Bupati, Jumat (14/2/2020).
- Kadek Ambara Jaya, Project Coordinator NGRR Tuban buka suara, setelah Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni menemukan beberapa persoalan di di Kilang Tuban.
Komisi II DPRD Kabupaten Tuban melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dan rapat pertemuan dengan warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) Hargoretno, Kecamatan Kerek, Forkompimka di pendopo kantor kecamatan setempat, Senin (3/2/2020).
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di proyek Kilang Tuban. Sekaligus menyoroti dampak mobilisasi truk di kegiatan restorasi (pemulihan garis pantai) di Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Senin (3/2/2020).
Komisi II DPRD Kabupaten Tuban melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan itu, Komisi II DPRD dan DPKP Kabupaten Tuban membahas kaitanya pemangkasan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta validasi izin distributor pupuk bersubsidi di Bumi Wali tahun 2020.
