Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dengan dua tema sekaligus. Pertama nota penjelasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2019, dan disambung pembentukan pansus LKPJ Bupati, Jumat (14/2/2020).
Ketua DPRD Tuban, Miyadi membuka paripurna setelah kuota rapat terpenuhi. Rapat pertama diikuti Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, Sekda Budi Wiyana dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban.
"Untuk rapat paripurna pembentukan Pansus hanya melibatkan anggota dewan," tutur Miyadi.
Miyadi mendorong Pemkab untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Masukan dan saran dari DPRD diharapkan diperhatikan, guna perbaikan untuk pembangunan Bumi Wali.
LKPJ Bupati 2019 ini, akan dibahas oleh tiap pansus yang terbentuk. Setiap pansus akan membahasnya, karena dalam setahun banyak program yang butuh dievaluasi.
Usai disilahkan Miyadi, Wabup Noor Nahar mewakili Bupati menyampaikan nota pengantar LKPJ akhir tahun anggaran 2019 kepada anggota DPRD.
Disampaikan terimakasih kepada dewan karena telah menjalankan fungsi legislasi, dan pengawasan secara optimal terhadap penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tuban tahun 2019.
"LKPJ Bupati ini disusun berdasar RPJMD 2016-2021, RKPD 2019, serta pelaksanaan APBD Tuban 2019," sambung Noor Nahar yang juga politisi PKB senior.
Berdasar RKPD Tuban 2019, maka program prioritas pembangunan daerah yaitu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi.
Target pendapatan daerah Tuban 2019 ditetapkan Rp2,5 miliar lebih dan terealisasi Rp2,6 triliun. Realisasi ini melampaui target dan mengalami peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2018.
"Untuk belanja daerah 2019 dianggarkan Rp2,8 miliar terealisasi Rp2,5 miliar," imbuhnya.
Terakhir penerimaan pembiayaan dari anggaran sebesar Rp311,9 miliar terealisasi Rp311,8 miliar. Dipakai untuk penyertaan modal investasi pemerintah sebesar Rp4,2 miliar dan terealisasi Rp4,1 miliar.
Pemkab menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan capaian kinerja pemerintah, dalam membangun Tuban yang lebih optimal. Untuk itu, pandangan, evaluasi, dan rekomendasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam rangka optimalisasi capaian kinerja Pemkab selanjutnya. [ali/rom]
