Presiden Joko Widodo memastikan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights (Hak Penerbit). Menurut presiden, penandatanganan dilakukan kemarin (19/9) di Jakarta.
Rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban masih terus berlanjut. Selain menghadiri kegiatan puncak HPN PWI Pusat di Ancol, PWI Tuban juga menyempatkan untuk berkunjung ke Kantor Dewan Pers yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2/2024).
Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan “Deklarasi Kemerdekaan Pers” yang dihadiri oleh tiga pasang Capres/Cawapres di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
.jpg)
Dewan Pers telah menorehkan berbagai pencapaian, terutama terkait upaya perlindungan wartawan, menjaga kemerdekaan pers, serta keberlanjutan media di tahun politik sepanjang tahun 2023.
Batik Gedog Kabupaten Tuban hingga saat ini belum memiliki sertifikat Indikasi Geografis (IG). Padahal dengan mengantongi sertifikat tersebut, mampu meningkatkan nilai batik sebagai bukti orisinalitas sebuah mahakarya, Minggu (18/6/2023).
Ki Hajar Dewantara atau bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, kembali ramai diperbincangkan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei.
Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD-DMI) Kabupaten Tuban resmi dikukuhkan hari ini, Selasa (14/2/2023). Sekaligus, pengukuhan pengurus masa khidmat 2022-2027 ini dilaksanakan bareng dengan Rapat Kerja (Raker).
Di tengah derasnya arus informasi lewat berbagai platform media, publik berhak memantau media untuk memastikan agar jurnalisme tetap berkualitas. Hal itu termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17. Disebutkan, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan dunia digital. Menurut dia, dunia digital juga memiliki tantangan tersendiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.
