Di tengah derasnya arus informasi lewat berbagai platform media, publik berhak memantau media untuk memastikan agar jurnalisme tetap berkualitas. Hal itu termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17. Disebutkan, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan dunia digital. Menurut dia, dunia digital juga memiliki tantangan tersendiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.
Dewan Pers mengecam dan menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers sangat prihatin atas kejadian ini. Dua kasus kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi justru saat menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Febuari 2023 di Medan. Satunya terjadi di Tual, Maluku, dan satunya lagi di Bengkulu.
Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. PKS pertama ini sebagai turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik.
Menjelang Pemilu 2014, Dewan Pers kembali mengingatkan soal tugas dan fungsi pers. Khususnya kepada wartawan yang sudah lulus uji kompetensi, untuk menghindari diksi yang dapat membelah publik.
Merujuk Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Masih tingginya berita bohong atau informasi palsu di sosial media, mendorong Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Jawa Timur Pelatihan Literasi Media untuk Publik Melawan Mis/Disinformasi, di Kampi Hotel Surabaya, 28-29 September 2022.
Kabar duga mendalam bagi masyarakat pers di Indonesia, karena Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra tutup usia. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut, dikabarkan meninggal dunia di Malaysia.
Gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers menjadi topik serius yang dibahas Dewan Pers bersama konstituennya. Topik itu mengemuka dalam acara syukuran konstituen Dewan Pers yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers secara hibrid, Selasa (6/9) di Jakarta.
