Batik Gedog Kabupaten Tuban hingga saat ini belum memiliki sertifikat Indikasi Geografis (IG). Padahal dengan mengantongi sertifikat tersebut, mampu meningkatkan nilai batik sebagai bukti orisinalitas sebuah mahakarya, Minggu (18/6/2023).
Ki Hajar Dewantara atau bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, kembali ramai diperbincangkan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei.
Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD-DMI) Kabupaten Tuban resmi dikukuhkan hari ini, Selasa (14/2/2023). Sekaligus, pengukuhan pengurus masa khidmat 2022-2027 ini dilaksanakan bareng dengan Rapat Kerja (Raker).
Di tengah derasnya arus informasi lewat berbagai platform media, publik berhak memantau media untuk memastikan agar jurnalisme tetap berkualitas. Hal itu termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17. Disebutkan, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan dunia digital. Menurut dia, dunia digital juga memiliki tantangan tersendiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.
Dewan Pers mengecam dan menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers sangat prihatin atas kejadian ini. Dua kasus kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi justru saat menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Febuari 2023 di Medan. Satunya terjadi di Tual, Maluku, dan satunya lagi di Bengkulu.
Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. PKS pertama ini sebagai turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik.
Menjelang Pemilu 2014, Dewan Pers kembali mengingatkan soal tugas dan fungsi pers. Khususnya kepada wartawan yang sudah lulus uji kompetensi, untuk menghindari diksi yang dapat membelah publik.
Merujuk Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
