blokTuban.com— Pertumbuhan pasar iklan digital belum menjamin keberlanjutan bisnis media. Di tengah meningkatnya konsumsi informasi, perusahaan pers justru menghadapi tekanan pendapatan hingga penutupan media dan pemutusan hubungan kerja (PHK) wartawan.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengatakan persoalan utama industri media adalah ketimpangan distribusi nilai ekonomi di ekosistem digital.
“Bukan iklannya yang tidak ada, tetapi nilai yang diciptakan media lebih kecil daripada yang diciptakan perusahaan teknologi. Pertanyaannya, siapa yang menangkap nilai ekonomi itu?” ujar Dahlan, saat mengisi Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?” di Surabaya, Rabu (28/10).
Mengutip data pasar iklan 2024, Dahlan menyebut nilai pasar iklan Indonesia mencapai sekitar Rp71,5 triliun. Namun, sekitar 80 persen pasar dikuasai tiga platform digital. Sementara itu, jumlah penerbit dan kreator terus bertambah, membuat persaingan memperebutkan pendapatan semakin ketat dan nilai ekonomi per tayangan cenderung menurun.
Perubahan juga terjadi dalam distribusi informasi. Jika sebelumnya mesin pencari dan media sosial mengarahkan pembaca ke situs berita, layanan berbasis AI kini memungkinkan pengguna memperoleh jawaban tanpa mengunjungi sumber aslinya.
Dahlan menyebut perubahan ini sebagai new normal yang menuntut media menyesuaikan strategi bisnis dan memperkuat posisi tawar terhadap platform teknologi.
Dia menegaskan, karya jurnalistik yang membutuhkan biaya, waktu, dan keterampilan tidak seharusnya terus menjadi bahan baku gratis bagi perusahaan teknologi.
Dewan Pers, melalui Komisi Digital dan Sustainability, mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik yang disertai kebijakan persaingan usaha sehat. Menurut Dahlan, upaya tersebut penting agar media memperoleh manfaat yang lebih adil dari konten yang diproduksi.
Dahlan juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik yang dijalankan sesuai kode etik. Keberlanjutan media, menurutnya, bukan hanya persoalan bisnis, melainkan juga berkaitan dengan peran pers dalam menjaga demokrasi dan menyediakan informasi berkualitas bagi masyarakat.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM.
