Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) batal menggelar rapat paripurna Rancana APBD tahun 2023 pada 2 November 2022. Penyebabnya kehadiran tidak memenuhi kuorum dan berdasarkan daftar absesnsi ada 27 anggota dewan yang absen tanpa ada konfirmasi.
Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban sangat menyesalkan terkait pembongkaran tagline Tuban Bumi Wali yang 10 tahun ini menjadi brand kota Tuban era Huda-Noor.
.JPG)
Ketua DPRD Kabupaten Tuban HM. Miyadi, S.Ag, MM berharap dua perguruan tinggi di bawah naungan Nahdaltul Ulama (NU) di Tuban bergabung menjadi satu. Agar semakin berkembang dan menjadi perguruan tinggi yang besar dan maju.
Kakek cabul berusia 63 tahun di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban saat ini masih dalam pengejaran polisi. Petugas Satreskim terus mencari keberadaan pelaku, untuk bertanggungjawab atas aksi bejatnya diduga mencabuli anak berusia sembilan tahun.
Penjaringan/ Pendaftaran Bakal Calon Legilatif (Bacaleg) untuk DPRD Kabupaten Tuban, Sabtu (24/9/2022) medapatkan antusiasme kader yang cukup besar. Banyak kader potensial yang telah menyatakan diri siap bertarung pada Pemilu 2024.
Dugaan kasus pencabulan yang dilakukan kakek 63 tahun terhadap anak gadis 9 tahun di Kecamatan Bangilan mendapat perhatian khusus Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, RM Anshakhul Balaya MN atau yang akrab disapa Gus Aang menangapi serius kasus tersebut.
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Aliansi Mahasiswa Tuban, yang terdiri dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, guna melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (9/9/2022).
Gelombang demo penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) naik kembali terjadi di Tuban. Kali ini, sekitar 100 mahasiswa Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Front Aliansi Mahasiswa Tuban telah tiba di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban sekitar pukul 15.20 WIB untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Pelaku angkutan umum dan warga miskin di Jawa Timur bakal diberikan subsidi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kabar tersebut diungkap Komisi D DPRD Jatim pasca naiknya bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat, Jumat (9/9/2022).
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Tuban.
