Bupati Tuban, Fathul Huda menghadiri acara Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan oleh Bapemas, Pemdes, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Acara tersebut dilaksanakan di Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban pada Selasa (15/3/16) pukul 10.00 WIB. Pada pelaksanaan acara pencanangan kampung KB tersebut, juga turut dihadiri kader KB dan seluruh Muspika yang ada di Kabupaten Tuban.
Merujuk pada tingkat kesenjangan sosial masyarakat Tuban, dimana belum adanya pemerataan pendapatan. Dengan demikian Bupati Tuban, Fathul Huda menekankan pada perusahaan besar yang berproduksi di Bumi Wali, selain memenuhi Corporate Social Personality (CSR) agar menghidupkan Badan Amil Zakat (BAZ).
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Noor Nahar Hussein, menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah di bidang kebijakan keuangan daerah.
Bupati Tuban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di akhir Masa Jabatan Periode 2011-2016. Diketahui, masa jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, akan habis pada Juli 2016 mendatang.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein menganggap pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen INdonesia (Persero) dengan sistem button up atau hal yang dibutuhkan desa belum maksimal. Pasalnya 90 persen masih didominasi pengajuan pembangunan infrasturktur
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Makhdum Ibrahim, Cabang Tuban melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (10/3/16) pukul 09.00 WIB di depan kantor Bupati Tuban. Aksi ini diikuti skitar 10 orang mahasiswa dengan tuntutan penggunaan anggaran yang efektif agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan (Silpa).
Bupati Tuban, Fathul Huda berharap penjualan jagung yang dilakukan petani dalam kondisi kering yaitu jagung yang memiliki kadar air 17 persen. Dalam pandangan orang nomor satu di Tuban ini, petani bisa bertahan yang dibutuhkan adalah tata niaga.
Sisa lebih perhitungan (Silpa) anggaran sebanyak Rp. 294 Miliar, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban ke depan harus melakukan evaluasi agar penggunaan anggaran bisa digunakan dengan baik. Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan pada Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB.
Hari ini, Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB, dilaksanakan rapat paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015.
