Pemerintah Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel mendesak pembangunan tanggul harus dipercepat. Sebab, desa yang berada di bantaran sungai Bengawan Solo tersebut menjadi langganan luapan banjir tiap tahunnya.
Bupati Tuban, Fathul Huda, melantik sejumlah pejabat baru. Pejabat itu yang akan memimpin Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Peningkatan kualitas pelayanan publik memang wajib dilakukan Kabupaten Tuban. Tak hanya di pusat kota, pelayanan publik di tingkat desa juga harus diprioritaskan.
Rehab kantor Kecamatan Jatirogo telah selesai. Sejak hari Kamis (1/12/2016) seluruh petugas resmi menempati gedung baru. Dengan hal itu, pelayanan terhadap publik diharapkan semakin maksimal.
Hingga saat ini masih ada empat instansi yang belum Dijabat oleh Kepala Dinas Definif. Keempat instansi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, Dinas Pertanian, dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban baik karena luapan bengawan solo atau sungai avur membuat banyak orang bersimpati. Cukup banyak kelompok masyarakat yang mewujudkan simpatinya dengan aksi penggalangan bantuan.
Pemerintah Kabupaten Tuban telah menggelontorkan dana dari P-APBD 2016 untuk menyediakan mobil dinas baru bagi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).
Pemerintah Pusat saat ini tengah gencar memberantas tindakan Pungli di tingkat aparatur pemerintahan terutama menyangkut pelayanan publik. Sebagai langkah nyata Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mensosialisasikan AHU online.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Kabupaten Tuban menggelar In Service Training (Penatausahaan dan Infrastruktur) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal itu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya menekan angka kemiskinan di Bumi Wali. Dimana pada tahun 2011 terdapat 122.120 kepala keluarga (KK) yang perlu mendapat program perlindungan sosial.
