Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan pengganti alat tangkap jenis cantrang dan trawl. Hal itu merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah atas diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap berupa cantrang dan trawl tersebut.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank UMKM tahun 2017 menyalurkan kredit usaha Rp500 juta melalui Dinas Perekonomian dan Perdagangan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Tuban, Heri Prasetyo menyatakan siap bersinergi dengan awak media untuk mengantisipasi pemberitaan yang tidak benar alias hoax.
Dengan adanya larangan penggunaan alat tangkap berupa cantrang dan trawl sesuai peraturan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015, tidak sedikit membuat bergeming para nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut.
Para nelayan kini bisa bernafas lega dengan adanya kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas penerapan Kartu Asuransi Nelayan.
Dewasa ini, pasar satu dari ribuan sistem di muka bumi ini yang masih efektif dan efisien untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Pasar sebagai institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha di ranah jual beli barang, jasa, dan tenaga kerja bagi khalayak dengan imbalan uang.
Pendapatan asli desa (PADes) Sugihan Kecamatan Jatirogo dari sektor pengelolaan pasar hanya Rp300.000 per bulan dinilai terlalu sedikit. Target sebenarnya dari jumlah kios yang lebih dari 50 lokal bisa menghasilkan Rp1 juta perhari.
Kartu Asuransi Nelayan (KAN) dinilai tepat sasaran, lantaran sesuai dengan kepemilikan setiap orang yang berhak memiliki. Pasalnya, di dalam kartu tersebut sudah tertera nama dan alamat dari setiap masing-masing nelayan.
Guna melakukan percepatan memajukan ekonomi desa, Pemerintah Desa Sugihan terdorong melahirkan unit usaha desa berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Percepatan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kucuran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat secara maksimal.
Pemerintah Pusat akan segera menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap rumah tangga daya 900 Volt Amphere (VA). Pengurangan subsidi ini ditempuh pemerintah untuk memacu rasio elektrifikasi di Indonesia.
