Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Gedung DPRD Kabupaten Tuban menjadi pusat perhatian pada Senin (26/8/2024) siang saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tuban dan PC PMII Tuban menggelar aksi unjuk rasa.
Aksi ini digelar bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029, dengan tujuan mengawal demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban.
Massa dari kedua kelompok mahasiswa tersebut datang dari jalur berbeda. Massa dari Aliansi BEM se-Tuban bergerak dari Jalan Sunan Kalijaga, sementara massa PC PMII Tuban berjalan menyusuri Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
Kedua kelompok tersebut kemudian bertemu di pintu keluar DPRD di Jl. Teuku Umar, di mana mereka berkumpul dan memulai orasi.
Setelah beberapa saat, massa PC PMII memblokir pintu masuk ke Gedung DPRD, sementara Aliansi BEM se-Tuban tetap berada di pintu keluar.
Di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan, para mahasiswa bergantian menyuarakan aspirasi mereka.
Salman Alfarisi, perwakilan dari Aliansi BEM se-Tuban, menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mengawal demokrasi dan menolak upaya perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR, yang dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
"Kami Aliansi BEM se-Tuban komitmen mengawal demokrasi dan keputusan MK yang sudah final. Sikap DPR yang ingin mengubah putusan MK adalah bentuk pembangkangan konstitusi. Maka, kami sangat menolak hal itu," tegas Salman kepada blokTuban.com.
Selain itu, Aliansi BEM se-Tuban juga mengkritik tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran di Jakarta, yang mengakibatkan banyak korban luka-luka.
"Kawan-kawan itu hanya ingin menyampaikan aspirasi, bukan ingin berkelahi," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, menyoroti suasana politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang semakin memanas akibat dugaan pembangkangan konstitusi oleh pemerintah. Ia juga mengkritik berbagai upaya yang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara yang dinilai tidak etis.
"Alih-alih keputusan konstitusi menjadi final dan mengikat, segala upaya busuk dilakukan mulai dari konspirasi, kolusi, nepotisme, hingga mereduksi marwah hukum dan demokrasi demi melanggengkan kekuasaan," ujar Ahmad Wafa.
Ahmad Wafa juga menyoroti perilaku anggota DPRD Tuban yang dinilai tidak etis saat rapat di ruang sidang paripurna beberapa waktu lalu. Ia menuntut agar wakil rakyat lebih serius dalam menjalankan tugas mereka dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Setelah menyampaikan aspirasinya, massa ditemui oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tuban, M. Miyadi, yang berjanji akan mengakomodir semua aspirasi mahasiswa untuk dibahas lebih lanjut.
"Jika ingin komunikasi, saya siap 24 jam lewat WA maupun telepon," ungkap Miyadi.
Massa dari Aliansi BEM se-Tuban kemudian meninggalkan lokasi terlebih dahulu, sementara massa PC PMII Tuban memblokir jalan di sekitar Gedung Dewan dan membakar banner serta pamflet sebagai bentuk protes mereka. [Ali/Rof]
