Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dinobatkan sebagai Desa Prospektif Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik 1 Tahun 2022. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah kepada Kades Pakel, Ifa Marwatin Fadhilah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12).
Penghargaan kepada Desa Pakel Tuban itu diberikan atas pengelolaan manajemen keuangan yang transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan di Desa.
"Kami bersyukur atas penghargaan yang telah diraih," ujar Kades Pakel Kecamatan Montong, Ifa Marwatin Fadhilah.
Ifa sapaan akrabnya menuturkan bahwa penghargaan ini dia dedikasikan untuk perangkat desa pakel atas kerja kerasnya, serta untuk BPD dan seluruh masyarakat desa pakel untuk dukungannya selama ini.
Selain Desa Pakel, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban juga diberi penghargaan Satuan Kerja Terbaik 3 Peraih Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 Kategori Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Tingkat Kabupaten/Kota.
IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca berita terkait:
Almarhum Zainal Arifin, TKSK Tuban Diberi Penghargaan Kategori Purna Tugas
IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Pada kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya meminta setelah diterimanya DIPA dan TKD untuk segera dilakukan percepatan kinerja sesuai mandate namun tetap menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan transparansi dalam pelaksanaan APBN maupun APBD sesuai program.
“Yang terpenting adalah menjaga mandat ini dengan baik. Tentunya sesuai asumsi dasar ekonomi makro 2023 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan lainnya, tentunya belanja negara ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Khofifah.
Khofifah berharap, baik bupati/walikota, instansi vertikal maupun OPD di Jatim agar selalu memperkuat sinergi dan kolaborasi. Hal ini penting untuk memberikan dorongan terhadap produktivitas masyarakat yang tujuannya adalah percepatan peningkatan kualitas SDM dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program-program perlindungan sosial,” katanya.
Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky seusai menerima DIPA dan TKD mengungkapkan akan segera menindaklanjuti apa yang disampaikan gubernur jatim, terutama dalam menjaga mandat dari anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian.
“Kami akan segera menjalankan mandat yang telah diberikan sebaik mungkin sesuai dengan program yang telah kami susun sebelumnya, tujuan akhirnya tentu mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. [Ali]
Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS
.jpg)
