Reporter: Dwi Rahayu
blokTuban.com - Sosialisasi kajian atas flare di lapangan Mudi milik Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) yang menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS kepada masyarakat Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Senin (3/10/2016) berisi perdebatan kusir yang tidak kunjung menemukan titik terang.
Pantauan blokTuban.com di pendopo Kecamatan Soko segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, jajaran musyawarah Pemerintah Kecamatan Soko, Pemerintah Desa Rahayu dan lembaga independen ITS. Semenjak kegiatan dibuka langsung Camat Soko nampak perdebatan anatara pihak yang hadir.
Kepala Desa Rahayu, Sukisno dalam agenda rencana sosialisasi tersebut meminta kepastian dari pihak JOB PPEJ. Ia menegaskan selama kompensasi tidak dibayarkan maka selama itu pula tidak ada hasil kajian yang disosialisasikan.
"Sebelum kompensasi ada jawaban, kita tidak mau menerima hasil kajian," kata Sukisno.
Sementara itu, di lain pihak, Field Administrationt Superintendent (FAS) Akbar Pradima mewakili phak JOB PPEJ menegaskan kembali tidak dapat memberikan jawaban tanpa ada keputusan dari SKK Migas selaku pengambil kebijakan.
Keberadaan flare di lapangan Mudi, lanjut Akbar sebelumnya telah bergulir bantuan pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan yang terakhir pembangunan sekolah dasar setempat.
"Kompensasi yang merupakan balas budi kalau ada dampak (gas buang, red) ke warga sudah sejak 2009-2015. Bantuan yang diberikan karena memang ada gas buang dia atas ambang batas yang disampaikan sesuai amanat perudangan," tandas Akbar.[dwi/ito]
