Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Tuban, Budi Wiyana berharap tidak ada lagi pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Satgas Saber Pungutan Liar (Pungli) Tuban.
Banyaknya pejabat atau oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tuban yang terjerat kasus korupsi, membuat orang nomor dua di Kabupaten bergeming.
Pungutan liar atau pungli kembali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan sertifikasi tanah. Karena itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN), Lalu Riyanta mengimbau agar masyarakat melakukan sendiri sertifikasi tanah mereka.
Maraknya kasus pungutan liar atau pungli yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tanggapan tegas dari Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Ia meminta pembuat kebijakan untuk membuat rambu-rambu yang jelas, tegas dan mudah dipahami.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengungkapkan, bahwa segala pembiayaan kepengurusan administrasi di luar biaya ketentuan masuk kategori Pungutan liar (Pungli).
Pasca Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi membentuk Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), kini mulai digencarkan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Bangilan dalam rangka konferensi Kepala Desa (Kades), Kamis (9/3/2017).
Maraknya pungutan liar yang terjadi membuat penegak hukum harus lebih ekstra dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini banyak warga yang kurang mengetahui prosedur administrasi kepengurusan dalam bentuk apapun.
Satuan kepolisian di Polres Tuban gencar mensosialisasikan sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli), Kapolres Tuban AKBP Fadly Samad mengatakan terdapat 12 tersangka yang terlibat dalam kasus pungli.
Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Tuban memiliki empat fungsi sesuai dengan penerapannya.
Penarikan biaya administrasi kepengurusan dokumen yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku jelas termasuk kategori Pungutan liar (Pungli).Pada kasus tersebut, tentu akan menyalahi aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
