Setelah mendapat persetujuan Mendagri secara tertulis, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki pada Senin (30/5/2022) siang melantik 198 pejabat fungsional di Pendopo Krida Manunggal Tuban.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk mengembalikan ASN yang didemosi pada 8 Januari 2022 untuk dikembalikan ke jabatan sebelumnya atau yang setara.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan 147 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Kabupaten Tuban formasi Tahun 2021, Senin (04/04/2022).
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berencana menerjunkan timnya untuk melakukan investigasi di Kabupaten Tuban. Mereka turun setelah Komisi 1 DPRD Tuban kunjungan kerja, menyampaikan perampingan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan penonjoban sejumlah ASN di awal tahun 2022.
Balai Diklat Keagamaan Surabaya mengadakan kegiatan pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK). Kegiatan diklat Teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pegawai pertama di Jawa Timur itu dilaksanakan di MAN 1 Tuban, Senin (7/2/2022).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta berencana menerjunkan tim ke Tuban untuk menginvestigasi penataan birokrasi di era Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Hal itu dilakukan, setelah kunjungan kerja Komisi DPRD Tuban pada Jumat (4/2) siang.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky kembali memutasi 25 pejabatnya di Pendopo Krida Manunggal Tuban sekitar pukul 11.30 Wib, Senin (31/1/2022). Dalam rotasi tersebut beberapa para pejabat yang sebelumnya dinonjobkan di awal Januari 2022 lalu kembali mendapatkan posisi.
Rotasi di awal tahun 2022 terhadap 530 pejabat pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky berbuntut panjang, Minggu (16/1/2022).
Selepas pelantikan 530 pejabatnya untuk pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di tahun 2022, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky akhirnya menjawab soal keluh kesah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat seminggu.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban saat ini masih menelusuri kebenaran nama-nama Aparatus Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai PNS Pemkab, TNI, dan Polri sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
