Pembebasan lahan yang bakal digunakan pembangunan tanggul sungai bengawan solo sampai saat ini masih berlangsung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp6,5 miliar.
Anggaran guna mendukung kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) menyentuh Rp61 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) serta hibah bagi peningkatan bidang pertanian dan peternakan.
Pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tuban ternyata menyumbang kas negara yang tidak sedikit. Dari ketukan palu hakim sidang, pelanggar lalu lintas memang harus membayar denda sesuai dengan jenis pelanggaran di jalan raya.
Sangsi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai, atau melakukan pelanggaran biasanya diberikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari sekadar teguran lisan, teguran tertulis, penundaan jabatan, penurunan jabatan, sampai pada langkah pidana dan diseret ke pengadilan.
Selama kurun waktu tahun 2015 kemarin, tercatat ada 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang terkena sangsi karena lalai, atau melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban menghabiskan dana yang tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan juta rupiah.
Dalam akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Tuban masih menyisakan anggaran yang cukup besar, bahkan mencapai ratusan miliar. Hal tersebut masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan (SilPa) akhir tahun 2015 yang disampaikan Wakil Bupati setempat.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan pada Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB.
Rencana anggaran penanganan jalan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan untuk tahun 2016.
Angka golongan putih (Golput), menurut data sementara dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Tuban mencapai 57 persen. Rendahnya partisipasi masyarakat, dinilai tidak sebanding dengan tingginya anggaran yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban untuk sosialisasi.
